Pemiskinan yang terstruktur

(dikutip dari : Tulisan A. Sayyidul Qadr pada sebuah media lokal di Sinjai, April 2008)

Di balik pro-kontra penurunan angka kemiskinan di Sinjai hingga 3000 KK, yang menjadi salah satu penilaian Bupati Sinjai, untuk memperoleh Penghargaan dari bapak Presiden RI, muncul sebuah persoalan baru; pemiskinan yang diabaikan.

Sesungguhnya, apa artinya beragam program memerangi kemiskinan kebijakan pemerintah tetap saja menimbulkan pemiskinan? Angka BPS, Dolog, Jamkesda ditahun 2007 menunjukkan angka Kepala keluarga Miskin mencapai 13.232 KK, dan ditahun 2008 mencapai peningkatan yang signifikan 16.000 KK. Hal ini menegaskan pemiskinan tak bisa diabaikan.

Para ekonom punya strategi memperlambat laju pemiskinan. Namun, pada hakikatnya ragam strategi itu akan sangat bergantung pada para pemimpin. Apakah pemimpin itu merakyat atau sekadar mengikuti pragmatisme politik? Pemimpin yang merakyat tentu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang pribadi atau kelompoknya. Pemimpin yang merakyat biasanya berusaha untuk menumbuhkan apa yang dinamakan demokrasi deliberatif.

Menurut Habermas, demokrasi deliberatif adalah kondisi legitimitas hukum tercapai karena terbangun dari diskursus dalam masyarakat sipil. Dalam kata lain, jika perundangan lahir karena terpengaruh oleh diskursus-diskursus yang terjadi di masyarakat, terbentuklah demokrasi deliberatif.

Model demokrasi deliberatif memungkinkan draf kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat apa yang diistilahkan Habermas sebagai diskursus publik. Demokrasi deliberatif menghormati peran serta warga negara dalam proses pembentukan opini agar suatu kebijakan pemerintah mendekati harapan orang-orang yang diperintah. Dari perspektif itu, kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM, misalnya, jauh dari model demokrasi deliberatif. Sebab kekuasaan komunikatif dikalahkan kekuasaan administratif.

Filsuf Hannah Arendt mengenalkan istilah kekuasaan komunikatif. Maksudnya, satu kekuasaan yang terkonstruksi dari jaringan-jaringan komunikasi masyarakat sipil. Jaringan itu bisa dilihat lewat media maupun LSM. Sementara itu, kekuasaan administratif adalah negara yang bersinergi dengan kekuasaan ekonomis (berupa uang). Jika kekuasaan komunikatif ini lebih berperan, tentulah punya kekuatan untuk mengarahkan keputusan-keputusan pemerintah. Kenyataannya tak begitu. Dulu, menjelang diumumkan kenaikan harga BBM sejumlah opini merebak di media yang pada dasarnya menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai pertimbangan, tetapi keputusan tetap menaikkannya. Apalah artinya kekuasaan komunikatif, bahkan apalah artinya ruang publik?

Sebuah bencana bila rakyat ditinggalkan. Peniadaan rakyat menggambarkan iktikad penguasa untuk memorak-porandakan dua entitas yang bersatu, yakni negara dan masyarakatnya. Pada kondisi itu negara mempunyai kepentingan sendiri sehingga terlepas dari kepentingan masyarakatnya. Dengan kata lain, teori integralistik telah diruntuhkan penguasa. Padahal, teori itu--jika bukan sekadar retorika politik--mampu menjadi petunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam-idamkan oleh rakyat (Castles, 1988).

Jika yang terjadi peniadaan rakyat, mustahil bagi rakyat untuk mewujudkan cita-cita luhur yang diidam-idamkan. Dalam konteks ini, kesejahteraan sebagai yang diidamkan rakyat tetap melayang di awang-awang. Konkretnya pemiskinan terus berlanjut dan kemiskinan menjadi malapetaka.

Sekali lagi diingatkan Jeffrey Sachs, saatnya untuk memerhatikan praktik-praktik pemiskinan yang dilakukan pemerintah dan elite politik jika ingin menekan angka kemiskinan. Wujud nyata pemiskinan di sekitar kita cukuplah banyak, salah satunya berupa kemiskinan struktural, seperti pada akses sumber daya, atau relasi kekuasaan antara rakyat dan negara.

Paralel dengan konsep kemiskinan struktural adalah pernyataan Bambang Soedibyo (1995) bahwa kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar (seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan dasar), sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomi yang dimiliki.

Jadi benar apa yang dikemukakan Vandana Shiva (2005) tatkala berbicara soal kemiskinan global, setidaknya ada uraian yang patut dipikirkan, yaitu sebaiknya orang-orang (kaya) tidak mengambil secara berlebihan agar orang lain mendapat kesempatan mendapat akses untuk keluar dari kemiskinan. Shiva ingin menjelaskan soal pemerataan akses justru hal penting dalam mengatasi kemiskinan.

Shiva mengingatkan para pemimpin dan elite politik yang tengah berkuasa, cobalah beri akses bagi orang-orang miskin, niscaya mereka akan keluar dari proses pemiskinan. Sebaliknya, celaka jika akses itu tetap dikuasai para pemimpin maupun elite politik yang ada di negeri ini, termasuk Sinjai yang kita cintai ini.